HUKUM PERBURUHAN

Sejarah Hukum Perburuhan
Pasca reformasi, hukum perburuhan memang mengalami perubahan luar biasa radikal. baik secara regulatif, politik, ideologis bahkan ekonomi Global. Proses industrialisasi sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam perkembanganya mulai menuai momentumnya. hukum perburuhan, setidaknya menjadi peredam konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha sekaligus.
Sebagai Peredam Konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal. faktanya, berbagai hak normatif perburuhan yang mustinya tidak perlu lagi jadi perdebatan, namun kenyataanya Undang-undang memberi peluang besar untuk memperselisihkan hak-hak normatif tersebut. memang Undang-undang perburuhan juga mengatur aturan pidananya namun hal tersebut masih dirasa sulit oleh penegak hukumnya. disamping seabrek kelemahan lain yang kedepan musti segera dicarikan jalan keluarnya.
Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto benar-benar membatasi Gerakan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. saat itu Organisasi Buruh dibatasi hanya satu organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).
pola penyelesaian hubungan Industrial pun dianggap tidak adil dan cenderung represif. TNI saat itu, misalnya, terlibat langsung bahkan diberikan wewenang untuk turut serta menjadi bagian dari Pola Penyelesaian hubungan Industrial. Saat itu, sejarah mencatat kasus-kasus buruh yang terkenal di Jawa Timur misalnya Marsinah dan lain-lain.

Hukum Perburuhan era Reformasi
Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara regulatif, dan Gradual hukum perburuhan kemudian menemukan momentumnya. hal tersebut terepresentasi dalam tiga paket Undang-Undang perburuhan antara lain: Undang-undang No. 21 tahun 2000 Tentang Serikat Buruh, Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).



UNDANG UNDANG PERBURUHAN  NO.12 TH 1948
Tentang Kriteria Status dan Perlindungan Buruh 
Undang-undang ini menjelaskan tentang aturan-aturan terhadap pekerja buruh dalam hal persyaratan untuk menjadi seorang buruh, pengaturan jam kerja dan jam istirahat, pemberian upah, perlindungan terhadap buruh perempuan, tempat kerja dan perumahan buruh, tanggung jawab, pengusutan pelanggaran, dan aturan tambahan.
Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi buruh dari hal-hal yang tidak diharapkan.
Adanya bunyi dari Undang-Undang Perburuhan No.12 Th 1948 :
Pasal 10.
(1) Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jikalau pekerjaan dijalankan pada malam hari atau berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam sehari dan 35 jam seminggu.
(2) Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus harus diadakan waktu istirahat yang sedikitsedikitnya setengah jam lamanya; waktu istirahat itu tidak termasuk jam bekerja termaksud dalam ayat 1.
Pasal 13. ayat 2
(2) Buruh Wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur-kandung.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1964
Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
Menimbang:
bahwa untuk lebih menjamin ketenteraman serta kepastian bekerja bagi kaum buruh yang disamping tani harus menjamin kekuatan pokok dalam revolusi dan harus menjadi soko guru masyarakat adil makmur, seperti tersebut dalam Manifesto Politik, beserta perinciannya, perlu segera dikeluarkan Undang-Undang tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Pasal 1
(1) Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
(2) Pemutusan hubungan kerja dilarang:
a. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena keadaan sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan terus menerus.

b. Selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena mematuhi kewajiban terhadap
Negara yang ditetapkan oleh Undang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui Pemerintah.

Pasal 2
Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruh sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari salah satu organisasi buruh.

Pasal 3
(1) Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata-nyata tidak menghasilkan persesuaian paham, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan buruh, setelah memperoleh izin Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ( Panitia Daerah), termaksud pada pasal 5 Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 42) bagi pemutusan hubungan kerja perorangan, dan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Panitia Pusat) termaksud pada pasal 12 Undang-undang tersebut di atas bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

(2) Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dianggap terjadi jika dalam satu perusahaan dalam satu bulan, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan 10 orang buruh atau lebih, atau mengadakan rentetan pemutusan-pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan suatu itikad untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

Pasal 4
Izin termaksud pada pasal 3 tidak diperlukan bila pemutusan hubungan kerja dilakukan terhadap buruh dalam masa percobaan.
Lamanya masa percobaan tidak boleh melebihi tiga bulan dan adanya masa percobaan harus diberitahukan lebih dahulu pada calon buruh yang bersangkutan.

Pasal 5
(1) Permohonan izin pemutusan hubungan kerja beserta alasan-alasan yang menjadi dasarnya harus diajukan secara tertulis kepada Panitia Daerah, yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pengusaha bagi pemutusan hubungan kerja perorangan dan kepada Pusat bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

(2) permohonan izin hanya diterima oleh Panitia Daerah/Panitia Pusat bila ternyata bahwa maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan seperti termaksud dalam pasal 2 tetapi perundingan ini tidak menghasilkan persesuaian paham.

Pasal 6
Panitia Daerah dan Panitia Pusat menyelesaikan permohonan izin pemutusan hubungan kerja dalam waktu sesingkat-singkatnya, menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan.

Pasal 7
(1) Dalam mengambil keputusan terhadap permohonan izin pemutusan hubungan kerja, Panitia Daerah dan Panitia Pusat disamping ketentuan-ketentuan tentang hasil ini yang dimuat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 42), memperhatikan keadaan dan perkembangan lapangan kerja serta kepentingan buruh dan perusahaan.

(2) Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan izin maka dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada buruh yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian lain-lainnya.

(3) Penetapan besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Perburuhan.

(4) Dalam Peraturan Menteri Perburuhan itu diatur pula pengertian tentang upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian tersebut di atas.


Pasal 8
Terhadap penolakan pemberian izin oleh Panitia Pusat atau pemberian izin dengan syarat tersebut pada pasal 7
ayat (2), dalam waktu 14 (empat betas) hari setelah pemutusan diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik buruh dan/atau pengusaha maupun organisasi buruh/ atau organisasi pengusaha yang bersangkutan dapat diminta banding kepada Panitia Pusat.

Pasal 9
Panitia Pusat menyelesaikan permohonan banding menurut tata cara yang berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan dalam tingkat banding.

Pasal 10
Pemutusan hubungan kerja tanpa izin seperti tersebut pada pasal 3 adalah batal karena hukum.

Pasal 11
Selama izin termaksud pada pasal 3 belum diberikan, dan dalam hal ada permintaan banding tersebut pada pasal 8, Panitia Pusat belum memberikan keputusan, baik pengusaha maupun buruh harus tetap memenuhi segala kewajibannya.

Pasal 12
Undang-undang ini berlaku bagi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di perusahaan-perusahaan swasta, terhadap seluruh buruh dengan tidak menghiraukan status kerja mereka, asal mempunyai masa kerja dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 13
Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang belum diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.


Pasal 14
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

HUKUM PERIKATAN

A. Definisi

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak

dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang

lainnya wajib memenuhi prestasi itu. 

Dari rumus diatas kita lihat bahwa unsur- unsur perikatan ada empat, yaitu :

1. hubungan hukum ;

2. kekayaan ;

3. pihak-pihak, dan

4. prestasi. 

Apakah maksudnya? Maksudnya ialah terhadap hubungan yang terjadi dalam lalu lintas

masyarakat, hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada

pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi,

lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan. Untuk

menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-

ukuran (kriteria) tertentu.

Hak perseorangan adalah hak untuk menuntut prestasi dari orang tertentu, sedangkan hak

kebendaan adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Intisari dari

perbedaan ini ialah hak perseorangan adalah suatu hak terhadap seseorang, hak

kebendaan adalah hak suatu benda. Dulu orang berpendapat bahwa hak perseorangan

bertentangan dengan hak kebendaan. Akan tetapi didalam perkembangannya, hak itu

tidak lagi berlawanan, kadang- kadang bergandengan, misalnya jual- beli tidak

memutuskan sewa (pasal 1576 KUH Perdata). 

B. Sumber Hukum Perikatan

Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian ;

2. Undang- undang, yang dapat dibedakan dalam bentuk:

undang- undang semata- mata;

undang- undang karena perbuatan manusia yang  

Halal ; 

Melawan hukum;

3. Jurisprudensi;

4. Hukum tertulis dan tidak tertulis;

5. Ilmu pengetahuan hukum.

C. Jenis Perikatan 

Perikatan dibedakan dalam berbagai- bagai jenis :

 1. Dilihat dari objeknya

a. Perikatan untuk memberikan sesuatu;

b. Perikatan untuk berbuat sesuatu;

c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Perikatan untuk memberi sesuatu (geven) dan untuk berbuat sesuatu (doen)                

dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (niet doen)

dinamakan perikatan negatif;

d. perikatan mana suka (alternatif);

e. perikatan fakultatif;

f. perikatan generik dan spesifik;

g. perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (deelbaar dan

ondeelbaar);

h. perikatan yang sepintas lalu dan terus- menerus (voorbijgaande dan

voortdurende).

2. Dilihat dari subjeknya, maka dapat dibedakan

 a. perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk atau solidair) ;

b.perikatan pokok dan tambahan ( principale dan accessoir) ;

3. Dilihat dari daya kerjanya, maka dapat dibedakan:

a. perikatan dengan ketetapan waktu;

b.perikatan bersyarat. 

Apabila diatas kita berhadapan dengan berbagai jenis perikatan sebagaimana yang

dikenal Ilmu Hukum Perdata, maka undang- undang membedakan jenis perikatan sebagai

berikut:

a.   Perikatan untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;

b.   Perikatan bersyarat;

c.   Perikatan dengan ketetapan waktu;

d.   Perikatan mana suka (alternatif);

e.   Perikatan tanggung- menanggung (hoofdelijk, solidair);

f.   Perikatan dengan ancaman hukuman. 

D. Perikatan Untuk Memberi Sesuatu

Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban yang berutang

untuk menyerahkan harta benda yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang

bapak rumah tangga yang baik, sampai pada saat penyerahan. 

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang, atau lebih luas dari persetujuan- persetujuan

tertentu, yang akibat- akibatnya akan ditunjukkan dalam bab- bab yang bersangkutan.

Mengenai perikatan memberikan sesuatu, undang- undang tidak merumuskan gambaran

yang sempurna. Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa perikatan memberikan

sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (leveren) dan merawat benda (prestasi)

sampai pada saat penyerahan dilakukan.

Kewajiban menyerahkan merupakan kewajiban pokok, dan kewajiban merawat

merupakan kewajiban preparatoir. Kewajiban preparatoir maksudnya hal- hal yang harus

dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan. Dengan

perawatan benda tersebut dapat utuh, dalam keadaan baik, dan tidak turun harganya.

Apabila dalam perjanjian memberikan sesuatu ada kewajiban mengansuransikan benda

yang bersangkutan, kewajiban itu termasuk kewajiban preparatoir. Didalam kewajiban

memberikan benda itu, ditentukan pula bahwa debitur harus memelihara benda- benda

tersebut sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik (als een goed huis vader). 

E. Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau Tidak Berbuat Sesuatu

“Apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya didalam perikatan untuk berbuat

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka diselesaikan dengan memberikan ganti rugi

berupa biaya dan bunga” (pasal 1239 KUH Perdata). 

Dalam pada itu, yang berpiutang berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang

dibuat berlawanan dengan perikatan, dan ia boleh meminta supaya dikuasakan kepada

hakim agar menghapus segala sesuatu yang telah dibuat tadi diatas biaya yang berutang,

dengan tidak mengurangi hak penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu

( pasal 1240 KUHPerdata).

Ketentuan ini mengandung pedoman untuk melakukan eksekusi riel pada perjanjian agar

tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan riele eksekusi ialah: kreditur dapat

mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan kuasa

yang diberikan Hakim. Hal itu dilakukan bila debitur enggan melaksanakan prestasi itu.

Riele eksekusi hanya dapat diadakan dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk

tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan untuk berbuat sesuatu ada hal- hal yang tidak dapat

diadakan eksekusi riele, yaitu apabila perikatan itu sangat pribadi, misalnya perjanjian

untuk melukis atau bernyanyi. Dalam hal ini, untuk melindungi agar kreditur dapat

meminta ganti rugi.

Di samping menuntut ganti rugi, kreditur dapat juga menuntut uang pemaksa (dwangsom)

dari debitur. Apabila kreditur menuntut ganti rugi, haruslah benar- benar dapat dibuktikan

bahwa ia menderita kerugian, sedangkan dalam hal menuntut uang paksa cukuplah

kreditur mengemukakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya. 

Parate Eksekusi

Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan riele eksekusi harus dipenuhi satu syarat,

yaitu izin dari hakim. Ini adalah sebagai akibat berlakunya suatu azas hukum, yaitu orang

tidak diperbolehkan menjadi hakim sendiri. Seorang kreditur yang menghendaki

pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang yang tidak memenuhi kewajibannya, harus

minta bantuan pengadilan. Akan tetapi, sering debitur dari semula sudah memberikan

persetujuan apabila ia sampai lalai, kreditur berhak melaksanakan sendiri hak- haknya

menurut perjanjian tanpa perantaraan hakim. Jadi, pelaksanaan prestasi yang dilakukan

sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim disebut parate eksekusi. 

“jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, pihak manapun yang berbuat

berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itu pun saja,

berwajiblah ia akan penggantian biaya rugi dan bunga “ ( pasal 1242 KUH Perdata). 

F. Ingkar Janji (Wanprestatie)

Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam, yaitu :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;

- Debitur terlambat memenuhi perikatan;

- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. 

Dalam kenyataannya, sukar menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan

karena ketika mengadakan perjanjian pihak- pihak tidak menentukan waktu untuk

melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan

prestasi ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. 

Pernyataan Lalai (ingebreke stelling)

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta

ganti rugi atas biaya rugi dan bunga yang dideritanya. Adanya kewajiban ganti rugi bagi

debitur, maka Undang- undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu

dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebreke stelling). 

Lembaga  “Pernyataan Lalai” ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada

sesuatu fase, dimana debitur dinyatakan “ingkar janji” (pasal 1238 KUH Perdata). 

“yang berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akte

sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri, ialah jika ini

menetapkan, bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

ditentukan” (pasal 1238 KUH Perdata) 

Bentuk- bentuk pernyataan lalai bermacam- macam, dapat dengan :

1. Surat Perintah (bevel)

yang dimaksud dengan surat perintah (bevel) adalah exploit juru sita. Exploit adalah

perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur. Didalam praktek, yang

ditafsirkan dengan exploit ini adalah “salinan surat peringatan” yang berisi perintah tadi,

yang ditinggalkan juru sita pada debitur yang menerima peringatan. Jadi bukan perintah

lisannya padahal “turunan” surat itu tadi adalah sekunder. 

2. Akta Sejenis (soortgelijke akte)

Membaca kata- kata akta sejenis, maka kita mendapat kesan bahwa yang dimaksud

dengan akta itu ialah akta atentik yang sejenis dengan exploit juru sita. 

3. Demi Perikatan Sendiri

Perikatan mungkin terjadi apabila pihak- pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya

kelalaian dari debitur didalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan

ketentuan waktu.  Secara teoritis suatu perikatan lalai adalah tidak perlu, jadi dengan

lampaunya suatu waktu, keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya. 

G. Ganti Rugi

“ Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi

perikatan itu”. (pasal 1243 KUH Perdata). “ganti rugi terdiri dari biaya rugi dan bunga”

(pasal 1244 s.d. 1246 KUH Perdata). “ ganti rugi itu harus mempunyai hubungan

langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (pasal 1248 KUH Perdata). 

Ada kemungkinan bahwa ingkar janji itu bukan kesalahan debitur, tetapi keadaan

memaksa (force mayeur) bagaimana ganti rugi itu diselesaikan oleh ajaran resiko.

Pedoman- pedoman yang diberikan undang- undang jika terjadi keadaan memaksa adalah

sebagai berikut :

1. “dalam perikatan untuk memberikan sesuatu tertentu, sejak perikatan   akhir benda

itu atas tanggungan kreditur. Jika debitur lalai menyerahkannya, sejak kelalaian itu

benda tersebut menjadi tanggungan debitur” ( pasal 1237 KUHPerdata). 

2. “debitur tidak membayar ganti rugi, jika ia berhalangan memberikan atau berbuat

sesuatu yang diwajibkan, karena adanya keadaan memaksa” (pasal 1245

KUHPerdata). 

3. “jika benda yang dijual berupa barang sudah ditentukan maka walaupun

penyerahannya belum dilakukan sejak saat pemberian tanggung jawab ada pada

debitur” (pasal 1460 KUHPerdata ). 

4.“ debitur dibebaskan dari perikatan, jika sebelum ia lalai menyerahkan benda, benda

itu musnah atau hilang “ (pasal 1444 KUHPerdata). 

H. Perikatan Bersyarat

“ Perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan

datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga

terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”

(pasal 1253 KUH Perdata). 

Perikatan bersyarat dilawankan dengan perikatan murni yaitu perikatan yang tidak

mengandung suatu syarat. Suatu syarat harus tegas dicantumkan dalam perikatan.

Undang- undang menentukan syarat- syarat yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu

perikatan, yaitu:

 a. bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan ;

b.bertentangan dengan kesusilaan ;

 c. dilarang undang- undang ;

d. pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang terikat.

Salah satu syarat yang penting didalam perjanjian timbal balik adalah ingkar janji.

“Ingkar Janji adalah syarat batal” (pasal 1266 KUH Perdata).  Syarat batal dianggap

selalu ada dalam perjanjian timbal balik. Jika syarat batal itu terjadi, perjanjian tidak batal

dari segi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan harus

dilakukan walaupun ingkar janji sebagai syarat batal dicantumkan dalam perjanjian. 

I. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang tidak menangguhkan

perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Ketetapan waktu yang dapat

menangguhkan atau mengakhiri perikatan. 

J. Perikatan Alternatif

Dalam perikatan alternatif debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu barang

yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa yang berpiutang untuk

menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain. Hak pilih

ada pada yang berpiutang jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada yang

berpiutang. Perikatan alternatif menjadi murni jika salah satu dari barang- barang yang

dijanjikan hilang.

1. “ jika salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok

perikatan “( pasal 1274 KUHPerdata). 

2. “ jika salah satu barang yang dijanjikan itu hilang atau musnah” (pasal 1275 KUH

Perdata). 

3.“ jika salah satu barang yang dijanjikan karena kesalahan yang berutang tidak lagi

dapat diserahkan” (pasal 1275 KUH Perdata) 

K. Perikatan Tanggung Renteng

“suatu perikatan terjadi antara beberapa orang yang berpiutang, jika didalam perjanjian

secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh

hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang

yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara

orang yang berpiutang tadi ( pasal 1278 KUHPerdata). Perikatan tanggung-menanggung

yang pihaknya terdiri dari beberapa kreditur itu dinamakan perikatan tanggung

menanggung aktif. 

Hak pilih pada debitur

Hak pilih pada debitur adalah terserah kepada yang berutang untuk memilih apakah ia

akan membayar utang kepada yang satu atau kepada yang lainnya di antara orang-orang

yang berpiutang, selama ia belum digugat oleh salah satu. 

Meskipun demikian pembebasan yang diberikan salah seorang yang berpiutang dalam

suatu perikatan tanggung menanggung, tidak dapat membebaskan si berpiutang untuk

selebihnya dari bagian orang yang berpiutang tersebut. 

Tanggung renteng pasif 

Tanggung renteng pasif adalah terjadinya suatu periktatan tanggung menanggung

diantara orang-orang yang berhutang, yang mewajibkan mereka melakukan suatu hakl

yang sama. Demikian pula salah seorang dapat dituntut untuk seluruhnya, dan

pemenuhan oleh salah seorang membebaskan orang-orang berutang yang lainnya

terhadap si berpiutang. 

Yang berpiutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung dapat menagih piutangnya

dari salah seorang berutang yang dipilihnya dengan tidak ada kemungkinan bagi orang ini

untuk meminta supaya utang dipecah. 

Perikatan tanggung renteng memberi jaminan yang kuat kepada penagihan terhadap si A

apabila memenuhi kegagalan, ia dapat menagih seluruh piutang kepada si B dan kalau ini

pun gagal ia dapat menagihnya kepada si C, oleh karena itu, hipotek, gadai., fiducia, dan

perjanjian tanggung renteng termasuk dalam Hukum Jaminan. 

“undang-undang juga memberikan pengaturan tentang hubungan intern antara para

debitur dalam hal salah seorang dari debitur yang telah melunasi seluruh hutangnya,

bertanggung jawab untuk bagiannya sendiri dan tidak untuk bagian dari debitur lainnya

dan berhak menuntut kembali dari orang-orang yang turut berutang lainnya jumlahnya

yang sesuai dengan bagian masing-masing” (pasal 1293 KUHPerdata).  

Di dalam praktik, yang selalu terjadi adalah perikatan tanggung menanggung pasif. 

L. Perikatan yang Dapat Dibagi dan yang Tidak Dapat Dibagi

Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi adalah suatu perikatan mengenai

suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat

dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun perhitungan. 

Perikatan yang dapat dibagi (deelbaar) dan periktaan yang tidak dapat dibagi

(ondeelbaar) merupakan bagian yang sukar. Pasal 1296 dan seterusnya, merupakan

ketentuan-ketentuan yang gelap dalam  KUHPerdata. 

Secara samar-samar pasal 1296 dan 1297 KUHPerdata membedakan perikatan yang

dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi, berdasarkan sifat dan maksud

(strekking). Perbedaan berdasarkan sifat dan maksud perikatan itu dikatakan sama, karena

criteria diatas tidak menunjukkan suatu perbedaan yang tepat antara perikatan yang dapat

dibagi dan yang tidak dapat dibagi. 

Perikatan dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi itu, lebih tepat tidak berdasarkan sifat

dan maksudnya, tetapi kriteria untuk membedakannya ialah apakah suatu perikatan itu

ditinjau dari pengertian hukum (rechkundigezin) dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. 

Hal ini bergantung pada apakah prestasi itu dapat dibagi-bagi dalam bagian yang

terpisah-pisah. Misalnya, seekor fisiknya dapat dibagi-bagi, tetapi dalam pengertian

hukumnya tidak dapat dibagi karena siapakah yang akan memberi lembu yang dipotong.

Keadaan demikian itu, telah melenyapkan hakikat dari lembu.

Demikian juga sekelompok yang menurut pengertian fisiknya dapat dibagi-bagi apabila

dari perikatan yang dimaksud ialah untuk membangun suatu peternakan. Dalam hal ini,

kumpulan ternak itu dipandang sebagai suatu kelompok yang tidak dapat dibagi-bagi.

M. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman

Ancaman hukuman adalah suatu keterangan sedemikian rupa dari seseorang untuk

jaminan pelaksanaan perikatan, yang diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan

itu tidak dipenuhi.   

Maksud dari ancaman hukuman tersebut adalah : 1. untuk memastikan agar perikatan itu benar- benar dipenuhi; 2. untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu apabila terjadi wanprestasi dan untuk

menghindari pertengkaran tentang hal itu. 

Dengan adanya janji ancaman hukuman tersebut, maka kreditur tidak bebas dari

kewajiban untuk membuktikan tentang besarnya jumlah kerugian yang dideritanya. 

Ancaman hukuman bersifat accesoir

Batal perikatan pokok mengakibatkan batalnya ancaman hukuman. Batalnya ancaman

hukuman tidak berakibat batalnya perikatan pokok.

Pengantar Hukum dan Pranata Pembangunan

Berikut adalah penjelasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online :

Hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat serta patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yg tertentu keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.

Pranata adalah sistem tingkah laku sosial yg bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yg mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dl masyarakat; institusi.

Hubungan antara hukum dan pembangunan:

Bangunan gedung merupakan buah karya manusia yang dibuat untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, baik sebagai tempat bekerja, usaha, pendidikan, sarana olah raga dan rekreasi, serta sarana lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujuan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal (dapat dipercaya, KBBI.), berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Dewasa ini bangunan gedung di Indonesia telah diatur dalam dasar hukum yang kuat, yaitu dalam bentuk undang-undang yang memiliki aturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah. Undang-undang dimaksud adalah UU nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2002. Sebagai aturan pelaksanaannya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 September 2005.

Pada dasarnya setiap orang, badan, atau institusi bebas membangun bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan, kesediaan dana, bentuk, konstruksi, dan bahan yang digunakan. Namun, masyarakat perlu memahami tentang undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai aturan hukum yang mengatur bangunan gedung, agar dapat melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung secara benar. Selain masyarakat umum, orang-orang yang menggeluti disiplin ilmu teknik sipil, arsitek, perencanaan wilayah, lingkungan hidup, hukum, dan penilaian juga perlu memahami aturan hukum dimaksud karena erat kaitannya dengan disiplin ilmu yang dipelajari dan diterapkan. Selain itu, tentunya para pihak yang terkait langsung dengan bangunan gedung sangat perlu mempelajari ketentuan hukum dimaksud , seperti penyedia jasa konstruksi, kontraktor, konsultan manajemen, pengawas bangunan, dan birokrat yang berwenang menerbitkan IMB (Izin Membangun Bangunan).

Marihot P. Siahaan, S.E., M.T. dalam bukunya "Hukum Bangunan Gedung di Indonesia"

Tulisan diatas merupakan pengantar tentang hukum bangunan, sedangkan tentang pranata pembangunan mari kita simak tulisan di bawah ini:

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, permasalahan dalam pembangunan menjadi semakin kompleks. Artinya ruang yang dibangun oleh manusia juga mengalami banyak masalah. Salah satu masalah adalah persoalan mekanisme/ikatan/pranata yang menjembatani antara fungsi satu dengan fungsi lainnya. Masalah ke-pranata-an ini menjadi penting karena beberapa hal akan menyebabkan turunnya kualitas fisik, turunnya kualitas estetika, dan turunnya kuantitas ruang dan materinya, atau bahkan dalam satu bangunan akan terjadi penurunan kuantitas dan kualitas bangunan tetapi biaya tetap atau menjadi berlebihan.

Pranata dalam pengertian umum adalah interaksi antar individu/kelompok dalam kerangka peningkatan kesejahteraan atau kualitas hidup, dalam arti khusus bahwa terjadi interaksi antar aktor pelaku pembangunan untuk menghasilkan fisik ruang yang berkualitas. Pranata di bidang arsitektur dapat dikaji melalui pendekatan sistem, karena fenomena yang ada melibatkan banyak pihak dengan fungsi berbeda dan menciptakan anomaly yang berbeda sesuai kasus masing-masing.

Dalam penciptaan ruang (bangunan) dalam dunia profesi arsitek ada beberapa aktor yang terlibat dan berinteraksi, adalah pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya.

Keterkaitan antar aktor dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan mengalami pasang surut persoalan, baik yang disebabkan oleh internal didalamnya dan atau eksternal dari luar dari ketiga fungsi tersebut. Gejala pasang surut dan aspek penyebabnya tersebut mengakibatkan rentannya hubungan sehingga mudah terjadi perselisihan, yang akibatnya merugikan dan/atau menurunkan kualitas hasil.

Ir. Budi Sudarwanto, MSi. dalam tulisannya di http://arsitekturberkelanjutan.blogspot.com

Itulah pemaparan singkat tentang pranata pembangunan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum dan hukum pranata pembangunan merupakan aturan-aturan yang mengikat suatu bangunan baik itu berasal dari pemerintah maupun norma sosial yang berlaku di tempat dimana bangunan itu hendak berdiri.

Pengertian Hukum dan Pranata Pembangunan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Jadi, definisi dari Hukum Pranata Pembangunan adalah peraturan resmi yang mengikat yang mengatur tentang interaksi antar individu dalam melakukan perubahan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.

Dalam arsitektur khususnya Hukum Pranata Pembangunan lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan hidup yang berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan binaan.

Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak antar individu yang terkait sepertiadalah pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.

STRUKTUR HUKUM PRANATA

Struktur Hukum Pranata di Indonesia :

1.      Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hukum

2.      Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana perUU yg dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku institusi yg berwenang melakukan penyidikan, JAKSA yg melakukan penuntutan

3.      Yudikatif (MA-MK) sbg lembaga penegak keadilan
Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia mengadili perkara yg kasuistik; Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan PerUU

4.      Lawyer, pihak yg mewakili klien utk berperkara di pengadilan, dan sebagainya.

Penggunaan Hukum dan Pranata Pembangunan

          

Saat ini jumlah penduduk perkotaan seluruhnya diperkirakan mencapai hampir 110 juta orang, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 3 juta orang. 

Perkembangan kota-kota yang pesat ini disebabkan oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota, perpindahan dari kota lain yang lebih kecil, pemekaran wilayah atau perubahan status desa menjadi kelurahan. Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem (sumberdaya alam dan sumberdaya buatan) berlangsung. Ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta mahluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.

Contoh Surat Kerja Dibidang Konstruksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan jasa konstruksi nasional adalah pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan kewajiban. Dengan kesetaraan di antara para pihak di dalam kontrak diharapkan dapat terwujudnya daya saling yang andal dan kemampuan untuk menyelenggarakan pekerjaan secara lebih efisien dan efektif.